16 September 2019

Advertorial

SMAN 7 Manado2

Iklan
16 September 2019

Advertorial

SMKN 2 Mdo

16 September 2019

Advertorial

Disdikda Sulut

16 September 2019

Advertorial

dISTANAKDA

16 September 2019

Advertorial

bpbd

16 September 2019

Advertorial

SMP Negeri 1 Manado

16 September 2019

Advertorial

SMAN 7 Manado

12 September 2019

Penyesuaian Iuran JKN-KIS Sesuai Perpres No. 82/2018

Jakarta, MLSebagai upaya memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan berkesinambungan, pemerintah berencana melakukan penyesuaian iuran JKN-KIS dalam waktu dekat.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fahcmi Idris mengatakan, kondisi besaran iuran yang ditetapkan saat ini, belum sesuai dengan perhitungan aktuaria.

Sehingga, tambahnya, penyesuaian iuran harus dilakukan.

“Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi.  Langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali,” jelas dia dalam konferensi pers yang digelar di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Rabu (09/11).

Menurut Fachmi, besaran nominal iuran yang berlaku selama ini, tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat.

Karena, lanjutnya, sebagian sudah ditanggung pemerintah.

Ia juga menambahkan, jika didalami, sesungguhnya besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.   

Itu sebabnya, Idris berpandangan bahwa besaran iuran yang akan disesuaikan, tidaklah besar.

“Apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS, ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” terangnya dalam siaran pers yang diterima awak media mitra kerja BPJS Cabang Manado.

Untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebut dia, sebenarnya tidak sampai Rp. 2.000 per hari.

“Hampir sama seperti bayar parkir motor per jam di mall. Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum,” tukas mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden BJ Habibie dan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini.

Bahkan, lanjutnya, iuran untuk peserta mandiri kelas 1 kurang lebih Rp 5.000 per hari.

Ia lalu membandingkan dengan buat beli rokok per hari, yang bisa menghabiskan lebih dari Rp 5.000.

Begitupun, menurut Fachmi, beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp 5.000,

Dikatakannya pula, masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya ditanggung Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dijamin iurannya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Sementara, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja.  Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak,” ungkap dia.

Karenanya, Idris beranggapan, salah kalau mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran.

“Justru pemerintah sangat luar biasa sudah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya. Sebesar 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya,” tuturnya.

Ia kemudian menyebutkan, dari 223 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah.

“Tepatnya, ada 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa, agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini, dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” beber orang nomor satu di lembaga penyelenggara JKN-KIS ini.

Di sisi lain, tambahnya,  Pemda juga memegang peranan penting untuk mengawal keberlanjutan Program JKN-KIS.

“Termasuk, memastikan kebijakan pemerintah pusat soal penyesuaian iuran ini, nantinya dapat terimplementasikan dengan baik di masing-masing wilayah. Pemerintah Daerah diharapkan turut menyosialisasikan kebijakan terbaru, melakukan upaya peningkatan kepatuhan stakeholder terhadap regulasi, serta meningkatkan upaya promotif preventif dengan melibatkan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pihak-pihak lainnya untuk menggerakkan warga setempat menerapkan pola hidup sehat,” pungkas dia. (Rev)

9 September 2019

Bakamla Sulut Gelar Lomba Domino

Manado, ML – Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang jatuh pada tanggal 23 September 2019, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona II akan mengadakan kegiatan berbeda yang unik dan bakal seru.

“Kami memilih menggelar lomba Domino. Lomba ini memang unik, namun kita tahu bahwa masyarakat Sulut sangat gemar dengan permainan yang membutuhkan strategi dan kecermatan luar biasa ini,” tutur Kepala Bakamla Zona II, Brigjen Pol Bastomi Sanap, SH., M.Hum kepada wartawan, Senin (09/09) di Manado.

Selain sudah sangat dikenal masyarakat setempat sejak jaman dahulu, menurutnya, permainan ini murah meriah dan dapat dimainkan semua kalangan.

“Jadi, memang sangat pantas, jika permainan Domino ini dikembangkan dan dilestarikan. Sehingga, kita memilih menyelenggarakannya untuk memeriahkan HUT Provinsi Sulut yang ke-55,” jelas dia.

Bastomi menambahkan, lomba yang sudah merakyat di daerah bumi Nyiur Melambai tersebut, akan digelar secara acak dan terbuka untuk umum.

“Lomba hanya berlangsung selama dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu 14-15 Sebtember 2019 dengan berbagai hadiah menarik, seperti sepeda motor matic, showchase, kulkas, tv led, dispenser serta hadiah hiburan berupa uang jutaan rupiah,” jelas salah satu putera Sulut yang lama berkiprah di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ini.

Diharapkannya, penyelenggaraannya dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan, agar tahun-tahun kedepannya bisa lebih heboh dan lebih besar lagi.

“Tempat pendaftaran di Warung Kopi 69, Jalan Lengkong Raya Nomor 67, atau hubungi nomor ponsel 082188333442,” pungkas perwira tinggi (pati) berdarah Jawa Tondano (Jaton) Minahasa ini.

Sementara itu, pihak panitia pelaksana (panpel) mengatakan, respon masyarakat cukup antusias.

“Sampai Kamis (12/09) kemarin, sudah sekitar seratus lebih peserta yang mendaftarkan diri,” ujar Andy dari panpel, saat dihubungi via telepon selular.  (Rev)  

16 Agustus 2019

Advertorial

SMK Negeri 9 Mdo